Para petani yang tergabung ke dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) tengah membahas rencana kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah atau beras.
Pembahasan tersebut dilakukan dengan Badan Pangan Nasional.
Wakil Sekretaris Jenderal KTNA Zulharman Djusman mengatakan pembahasan kenaikan HPP ini seiring dengan rencana naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti solar dan pertalite.
Salah satu alasannya adalah dampak kenaikan harga BBM yang dianggap signifikan ke biaya produksi petani.
“Kenaikan pertalite ini imbasnya ke petani sebenarnya memang signifikan, terutama untuk transportasi,” kata Zulharman saat dihubungi Senin, 22 Agustus 2022.
Akibat besarnya dampak kenaikan harga BBM itu, Zulharman berujar pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan Badan Pangan Nasional untuk menyusun besaran HPP terbaru.
Dia memastikan, besaran HPP dalam pembahasan ini tak lagi akan di bawah Rp 5.000 per kg.
“Jadi sementara ini kita kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, kita sedang menyusun HPP terbaru.
ini kan kalau kemarin untuk beras di bawah Rp 5.000 untuk medium,” ucap Zulharman.
Besaran HPP yang bakal diusulkan belum ditentukan secara spesifik.
Tapi, Zulharman menjelaskan, angka HPP yang muncul nantinya telah di dasari dengan Analisa Usaha Tani dan menyesuaikan kebutuhan petani maupun biaya produksinya untuk menghasilkan gabah atau beras.
Di sisi lain, dia menjelaskan, perhitungan HPP yang baru juga akan menyesuaikan dengan wilayah tanam para petani.
Sebab biaya produksi antar wilayah sebetulnya sangat berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan upah tenaga kerja dan sewa lahannya.
Untuk biaya produksi usaha tani di Jawa, misalnya, per tanam per musim bisa mencapa Rp 15 juta sampai dengan 20 juta per hektare.
Besaran biaya produksi ini berbeda dengan di wilayah, Sumatera, Kalimantan, maupun Sulawesi.
